BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA No.796, 2017 KEMTAN. Perizinan Usaha Perkebunan.
Perubahan Kedua.
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG
PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan tuntutan masyarakat dan
keterbatasan ketersediaan lahan negara untuk usaha
perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor
98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan, perlu disempurnakan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/
OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha
Perkebunan;
www.peraturan.go.id
2017, No.796 -2-
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
www.peraturan.go.id
2017, No.796 -3-
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5613);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai
atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5404);
www.peraturan.go.id
2017, No.796 -4-
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/
OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha
Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/
KB.410/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/
9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
826);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1243);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN
PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/
OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha
www.peraturan.go.id
2017, No.796 -5-
Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 826) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 11
(1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk
mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, harus memenuhi sekurang-kurangnya 20%
(dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan
baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang
diusahakan sendiri dan kekurangannya wajib
dipenuhi melalui kemitraan pengolahan
berkelanjutan.
(2) Ketentuan mengenai penghitungan bahan baku yang
dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri yang dimandatkan kepada
Direktur Jenderal Perkebunan.
2. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 5 (lima) pasal,
yakni Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, dan
Pasal 11E sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11A
(1) Kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diperoleh
dari hak milik atas tanah Pekebun, hak guna usaha,
dan/atau hak pakai.
(2) Kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam
IUP-P.
Pasal 11B
(1) Kebun yang diperoleh dari hak milik atas tanah
Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A
ayat (1) dapat dilakukan dengan sewa atau sesuai
www.peraturan.go.id
2017, No.796 -6-
dengan kesepakatan antara Pekebun dan
perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunan.
(2) Kebun yang diperoleh dari hak guna usaha
dan/atau hak pakai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11A ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 11C
(1) Kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 harus dilakukan kegiatan
usaha budidaya tanaman perkebunan sendiri oleh
perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunan.
(2) Kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
serangkaian kegiatan pratanam, penanaman,
pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.
(3) Dalam hal kebun yang diusahakan sendiri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah
terbangun, perusahaan industri pengolahan hasil
Perkebunan melanjutkan pemeliharaan tanaman
sesuai dengan baku teknis.
Pasal 11D
(1) Kebun yang diusahakan sendiri yang diperoleh dari
hak milik atas tanah Pekebun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11B ayat (1) dilakukan untuk
jangka waktu paling singkat 15 (lima belas) tahun
dan dibuat perjanjian tertulis dengan bermaterai
cukup.
(2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berakhir dan tidak diperpanjang, IUP-P
perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 11E
Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berasal dari kebun
www.peraturan.go.id
2017, No.796 -7-
masyarakat dan/atau Perusahaan Perkebunan lain yang
belum melakukan ikatan kemitraan dengan Usaha
Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 12
(1) Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11E dilakukan untuk
menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya
harga pasar yang wajar, dan terwujudnya
peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi
Pekebun.
(2) Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka
waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam
bentuk perjanjian tertulis dan bermaterai cukup
sesuai format tercantum dalam Lampiran IV
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan.
(3) Isi perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau
kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai
dengan kesepakatan.
4. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 48
(1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
diterbitkannya IUP-P, perusahaan industri
pengolahan hasil Perkebunan harus telah
mengusahakan kebun sendiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11.
www.peraturan.go.id
2017, No.796 -8-
(2) Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang memiliki
IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam
pemenuhan kebutuhan bahan baku yang
mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah
ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11E,
dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3
(tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat)
bulan untuk melakukan perbaikan.
(3) Perusahan industri pengolahan hasil Perkebunan
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan peringatan tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4
(empat) bulan untuk mengusahakan kebun sendiri.
(4) Apabila peringatan ke-3 (ketiga) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, IUP-P atau
IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada
instansi yang berwenang atau pemilik untuk
dibatalkan.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
2017, No.796 -9-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2017
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMRAN SULAIMAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
